WORKSHOP Pentingnya Dukungan Para Piihak Dalam Percerpatan Sertifikasi ISPO Bagi Pekebun Swadaya

Penulis                        : Ali Suharjo

Tebo – Dalam upaya mendorong percepatan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) dan percepatan implementasi Peraturan Persiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, Yayasan Setara Jambi yang didukung oleh SPOI – UNDP menggelar Workshop Para Pihak Tentang Pentingnya Mendukung Percepatan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Bagi Pekebun Swadaya, pada Kamis (2/3) di Tebo.

Workshop dibuka oleh Pj. Bupati Tebo dalam hal ini diwakilkan kepada Asisten III, Bapak Casdari. Dalam sambutannya Pj. Bupati menyampaikan ucapan terimakasih kepada Setara Jambi karena telah menjadi bagian pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tebo, utamanya disektor pekebun swadaya.

”Atas nama pemerintah daerah, kami memberi apresiasi yang setinggi – tingginya kepada Setara Jambi yang telah mendampingi petani, termasuk penerbitan STDB yang telah mencapai 2000 lembar lebih. Setara Jambi telah membantu banyak kegiatan Disbunakan, terutama dalam peningkatan kapasitas pekebun kelapa sawit.” Ucap Pak Casdari.

Pada workshop ini juga hadir perwakilan programSPOI UNDP secara zoom yaitu Ibu Rini Indrayanti dan Ibu Dian Mayasari, keduanya juga menyampaikan pandagan terkait pentingnya Para Pihak mendukung percepatan sertifikasi ISPO, terlebih karena TPD RAD-KSB Tebo telah menjadi pilot bagi kabupaten lainnya di Indonesia.

Setalah pembukaan, workshop yang berlangsung di Kantor Bupati Tebo tersebut dilanjutkan dengan diskusi kolompok. Diskusi kelompok yang dipandu oleh Ibu Nurbaya Zulhakim, selaku Direktur Yayasan Setara Jambi terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah penyampaian materi pemantik diskusi, pada workshop ini ada empat pemateri, yaitu Bapak Panca Pria dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Ibu Mugi dari Dinas Perkebuna, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo, Bapak Parlaungan Siregar dari Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Tebo dan Bapak Rukyatul Hilal dari Perkumpulan Petani Swadaya Bangun Seranten (PPS-BS).

Dalam pengantar materi diskusi tersebut, Bapak Panca menyampaikan pada saat ini para pihak terkait harus wajib mendorong percepatan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, terlebih Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Sebenarnya judul workshop ini harus dipertegas lagi, bukan lagi pentingnya  mendukung percepatan sertifikasi tapi wajib mendukung percepatan sertifikasi. Karena saat ini kita sudah harus beraksi untuk mendukung percepatan sertifikasi, 2025 itu sudah didepan mata.” Ungkap Pak Panca.

Ketua Forum CSR Tebo Bapak Parlaungan Siregar berpendapat bahwa sertifikasi di tingkat pekebun swadaya itu harus menjadi tanggung jawab bersama dan tidak boleh saling lempar tanggung jawab antara pemerintah dan perusahaan.

“Sertifikasi ISPO di tingkat pekebun merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita harus berkolaborasi antara perusahaan, pemerintah daerah, NGO, CSO dan petani. Selain itu petani juga harus aktif di kelembagaannya harus aktif memperjuangkan sertifikasiya. Sertifikasi ISPO swadaya ini bagi perusahaan juga penting, karena untuk pemenuhan kewajiban perusahaan dan tentunya untuk menjamin ketersediaan rantai pasok yang pada akhirnya itu akan berpengaruh terhadap provit perusahaan”, kata Ketua Forum CSR Tebo yang kerap dipanggil Bang Laung.

Ibu Mugi selaku Kabid Perkebunan DISBUNAKAN Kabupaten Tebo, menyampaikan bahwa, “Percepatan sertifikasi masuk dalam TPD RAD-KSB Kabupaten Tebo di dalam pokja (Kelompok Kerja) 2 tentang penguatan data dan pokja 5 terkait percepatan sertifikasi. Dan sekarang sudah ada lembaga pekebun dampingan Setara Jambi yang telah melakukan Audit Sertifikasi ISPO dan harapannya kita semua disini dapat berkolaborasi untuk mendorong percepatan sertifikasi ini bagi pekebun lainnya.” Ungkap Ibu Mugi, ada 6 Instansi pemerintah yang tergabung dalam RAD-KSB Tebo, harapannya bisa berperan dengan fungsinya masing-masing untuk membantu pekebun swadaya.

Sementara itu Bapak Rukyatul Hilal dari Perkumpulan Petani Swadaya Bangun Seranten (PPS-BS) menerangkan terkait tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pekebun swadaya dalam menghadapi sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan.

“Dalam menghadapi sertifikasi ada beberapa hal yang menjadi tantangan bagi kami pekebun swadaya, terutama yang berkaitan dengan pihak ketiga baik itu dengan OPD ataupun dengan perusahaan. Seperti temuan Audit ISPO Tahap II PPS-BS, yaitu kemitraan dengan perusahaan pabrik kelapa sawit. Sehingga harapan kami kepada perusahaan yang ada dalam forum ini dapat membantu kami dalam pemenuhan temuan audit kami.” Ungkap Pak Hilal.

Sesi kedua adalah diskusi kelompok berdasarkan isntansi atau organisasi, yaitu Kelompok Perusahaan yang berisi perwakilan perusahaan, Kelompok Instansi Dinas yang berisi dinas – dinas yang menjadi Tim Pelaksana Daerah (TPD) Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjuatn (RAD-KSB) dan Kelompok Lembaga Petani yang berisi perwakilan kelompok tani dan perkumpulan yang ada di Kabupaten Tebo. Setelah berdiskusi masing – masing kelompok akan menuliskan tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam beberapa tahun mendatang.

Direktur Yayasan Setara Jambi selaku moderator menyimpulkan bahwa semua pihak harus berkolaborasi untuk mendukung percepatan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun swadaya.

“Dari diskusi kita dapat disimpulkan bahwa untuk mempercepat implementasi sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan itu membutuhkan kerja bareng atau kolaborasi berbagai pihak. Tidak hanya petani dengan perusahaan atau petani dengan pemerintahan saja, namun semua pihak harus saling bersinergi agar terwujudnya sertifikasi ISPO bagi pekebun swadaya pada tahun 2025 mendatang. Selain itu kami juga berharap apa yang menjadi tantangan pekebun di PPS-BS itu segera terjawab yaitu kemitraan dengan perusahaan. Kemudian hasil diskusi kelompok yang telah kita lakukan tadi itu akan kami rangkum dalam sebuah laporan yang akan kami sampaikan ke TPD RAD KSB Tebo.” Tutup  Baya.

Pada kegiatan Workshop tersebut dihadiri oleh 59 partisipan yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tebo yang tergabung didalam TPD RAD-KSB Tebo, Perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Tebo, perwakilan pekebun swadaya serta NGO atau CSO yang ada di Kabupaten Tebo. Proses workshop berjalan dengan baik, diskusi berjalan sangat aktif.

Diskusi kelompok yang dilakukan per sektor yaitu Sektor Pemerintah, Sektor Perusahaan dan Kelompok Pekebun yang juga terlibat WWF dan  APKASINDO di dalamnya. Setiap kelompok secara aktif menuangkan pemikirannya tentang apa program yang memungkinkan dilakukan untuk mensupport percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun di Kabupaten Tebo. Hasil dari diskusi ini akan di sampaikan kepada Sekretariat TPD RAD-KSB Tebo dan juga kepada semua partispan yang membutuhkannya.