Pemetaan Menuju Legalitas LahanPemetaan Menuju Legalitas Lahan
Pemetaan Menuju Legalitas Lahan

Berangkat dari tingginya angka alih fungsi lahan pangan yang terjadi, menjadi salah satu pertimbangan bagi Yayasan Setara untuk melakukan pendampingan bagi petani pangan salah satunya di Desa Kunangan, Muara Jambi.

Alih fungsi lahan yang terjadi, umumnya karena ekspansi dari pemilik modal yakni untuk keperluan industri dan properti. Lahan sawah Desa Kunangan yang memiliki hamparan cukup luas serta lokasinya berada di tanjung sungai batanghari, dinilai strategis untuk industri yang membutuhkan jalur air sebagai salah satu transportasi maka paling mudah dirambah oleh sektor industri yang saat ini sudah mengelilingi areal sawah tersebut, bukan tidak mungkin kalau industri tersebut akan menjadi ancaman bagi areal lahan sawah yang ada di Desa Kunangan.

 

Pendampingan yang dilakukan yayasan Setara yaitu berupa pendataan profil petani dan pemetaan partisipatif sawah milik petani. Harapannya agar petani memiliki ukuran luasan pasti mengenai lahan yang dimilikinya, karena selama ini mereka hanya mampu mengkira-kira saja luasan sawah yang mereka punya. Belum lagi soal status legalitas sawah yang mereka punya, rata-rata petani Desa Kunangan hanya memiliki sporadik sebagai tanda kepemilikan mereka. Petani masih enggan mengurus sertifikasi lahannya. Di mata petani, mengurus sertifikat tanah itu cenderung biayanya mahal, prosedur berbelit-belit, prosesnya memakan waktu lama.

Dengan pemetaan partisipatif yang telah dilakukan Setara Jambi dan petani Kunangan itu merupakan salah satu tahap untuk dalam sertifikasi lahan . Sertifikasi lahan diharapkan mampu mengurangi tingkat alih fungsi lahan, karena selama ini banyak terjadi jual beli lahan antara petani dengan ‘Pengusaha Cina’ di Desa Kunangan.

Terdesak kebutuhan ekonomi, menjadi alasan utama petani menjual lahan sawah mereka ke ‘pengusaha industri’ terlebih mereka (Pengusaha) membeli dengan harga lebih dari harga pasaran. Karena ketiadaan sertifikat lahan petani tidak bisa menjaminkan sawah mereka sebagai agunan peminjaman dana makanya mereka memutuskan untuk menjual lahan mereka kepada ‘pengusaha cina’ yang sangat berminat untuk membeli lahan sawah di Kunangan guna menambah areal industri milik mereka.

Belum lama ini, Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) telah meluncurkan program Redistibusi (Redis) melalui Kanwil BPN tiap daerah Kabupaten dimana program tersebut untuk membantu kelompok tani yang ada di tiap-tiap daerah agar lahan tanah berupa sawah, kebun dan lainnya bisa ditertibkan secara administrasi dan tercatat sebagai hak milik masing-masing. Melalui Yayasan Setara, Gapoktan Bina Tani di Desa Kunangan didorong untuk memperoleh sertifikat lahan gratis melalui program ini. Berbekal dari pemetaan partisipatif yang sudah dilakukan, Gapoktan Bina Tani menjadi sawah pertama yang diukur untuk ikut dalam program Redistribusi di Muara Jambi.

Harapannya jika sudah ada sertifikasi lahan ini, kepastian hukum akan kepemilikan lahan bisa didapatkan sehingga petani dapat mengolah lahan pangannya secara aman dan mampu memotivasi mereka untuk meningkatkan produktifitas pangan dan menjadi pangan yang berkelanjutan. 





Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)