SUSTAINABILITY

Read Sustain

RSPO dan petani mandiri; bagai semut mengangkat batu
...

30-Januari-2018

RSPO dan petani mandiri; bagai semut mengangkat batu
...

“sebuah pengalaman di Hitam Ulu Jambi”

Oleh : Yayasan SETARA Jambi

 

“Minyak sawit berkelanjutan tak akan sempurna tanpa ketelibatan petani mandiri/swadaya dalam rantai sertifikasi RSPO”

Petani kelapa sawit mandiri atau sering disebut sebagai petani swadaya adalah petani kelapa sawit yang mengusahakan kebunnya secara mandiri, dari kepemilikan lahan, pencarian bibit, penanaman bibit, hingga perawatan dan pemanenan kebun sawit dilakukan secara mandiri atau swadaya. Mandiri artinya tidak terikat dengan skema, kontrak atau perjanjian pembangunan kebun dengan pihak ketiga.

Secara nasional Petani kelapa sawit mandiri terus bertambah jumlahnya dari tahun ketahun, namun karena petani mandiri tidak terorganisir dalam kelembagaan dan pola tanam yang tersebar, sehingga sangat sulit untuk mendeteksi luasan kebun yang dikelola. Namun dari beberapa informasi, ditemukan bahwa petani mandiri menguasai sekitar 40% kebun dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang mencapai 7,4 juta Ha. Di propinsi Jambi misalnya jumlah petani mandiri sangat significant, karena jumlahnya mencapai 75.977 KK yang menguasai 136.239 Ha lahan dengan produksi 277.043 ton.

Table diatas menunjukkan jumlah petani mandiri yang tersebar di 8 Kabupaten di propinsi Jambi.

Jika ditelisik lebih jauh, keberadaan petani mandiri sangat significant, artinya petani mandiri menguasai sekitar 27% dari total seluruh kebun sawit yang mencapai 480.000 Ha[1].

Petani mandiri dan sertifikasi RSPO; Mungkinkah?

Jika sertifikasi RSPO hanya dianggap sebagai produk untuk memperlihatkan perbaikan produksi yang sesuai dengan standar-standar penanaman yang baik, maka petani mandiri tak akan pernah menjadi pihak yang bisa mendapatkan sertifikasi RSPO. Bayangkan, petani mandiri yang selama ini memang tidak pernah diperhatikan baik dalam pemberian pelatihan untuk pengetahuan tentang budidaya kelapa sawit, tak pernah dibuka akses informasi baik pestisida, pupuk dan herbisida dan bahkan akses pasar, ketika berhadapan dengan standar RSPO yang begitu rumit dan penuh dengan perhitungan kuantitas, maka sertifikasi petani mandiri adalah tidak mungkin.

Namun, jika sertifikasi minyak sawit berkelanjutan dianggap sebagai sebuah  proses untuk membangun sebuah perubahan baik perubahan pola penanaman dengan standar-standar yang baik, membangun perubahan pola penanaman yang lebih memperhatikan keseimbangan lingkungan dan membangun serta memperkuat kelembagaan petani, maka petani mandiri sangat mungkin masuk dan terlibat dalam rantai sertifikasi minyak sawit berkelanjutan melalui sertifikasi RSPO.

Beberapa temuan dilapangan terkait dengan petani mandiri, dan gap P&C RSPO.

Fakta lapangan (petani mandiri)

Prinsip dan Kriteria RSPO

Banyak petani mandiri yang tidak memiliki surat tanah dalam bentuk sertifikat

Surat tanah adalah menjadi syarat dalam sertifikasi, jika tidak ada setifikast maka sebaiknya petani memiliki SKT. Namun sertifikat tanah tetap menjadi indikator mayor yang harus dipenuhi dimasa yanga akan datang.

Bibit yang digunakan oleh petani, 90% bukan bibit bersertifikat (dura).

Namun dalam P&C RSPO, diberi kemudahan petani mandiri bagi masa tanam dibawah 2011. Dan untuk masa tanam baru atau replanting, bibit unggul atau bersertifikat menjadi indikator mayor yang harus dilakukan.

Lemahnya pengetahuan petani tentang HCV dan hewan dilindungi.

HCV dan hewan dilindungi harus diperhatikan, sebagai upaya untuk mendorong minyak sawit berkelanjutan.

Lemahnya kelembagaan petani mandiri, dan kuatnya dominasi tengkulak, suplyer atau midleman di desa.

Harus memiliki kelembagaan petani yang mengadopsi Internal Control Sistem (ICS).

Kelembagaan adalah unit managemen setifikasi, yang berfungsi sebagai kontrol, managemen, pusat pelatihan, dan pusat pemasaran buah serrtifier.

Beberapa temua diatas adalah temuan penting dilapangan yang kemudian sangat mempengaruhi kemungkinan atau tidak petani mandiri disertifikasi melalui sertifikasi RSPO. Sementara untuk P&C RSPO yang lainnya, adalah masalah-masalah yang bisa diselesaikan melalui penguatan kelembagaan petani mandiri, seperti managemen ekonomi jangka panjang dan peningkatan pengetahuan teknis petani anggota. Untuk itu, penguatan kelembagaan petani memang harus dilakukan.

Menyulap RSPO menjadi strategi penguatan petani mandiri

Wilayah Hitam Ulu di Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, dahulunya adalah wilayah transmigrasi umum yang datang pada tahun 1980-an. Tranmigrasi ini menjadi program pemerintah pusat yang bertujuan memindahkan pembangunan di daerah-daerah dan pelosok-pelosok Indonesia, dan bertujuan membangun pemerataan ekonomi. Para peserta transmigrasi yang sebagian besar berasal dari pulau Jawa, mendapat lahan seluas 3 ½ Ha lahan dari pemerintah dengan rincian : 2 ¼ Ha adalah lahan Usaha 2 (LU 2) yang dipersiapkan untuk tanaman keras seperti perkebunan, 1 Ha untuk Lahan Usaha 1 (LU 1) untuk lahan pertanian, dan ¼ Ha lahan pekarangan (LP). Untuk kebun mandiri, petani banyak menggunakan LU 1, sementara untuk LU 2, petani membangun skema kemitraan dengan perusahaan besar disekitar mereka.

Mungkin karena selama mereka bermitra dengan perusahaan disekitar mereka tidak banyak memberikan manfaat bagi mereka, terutama dalam perbaikan kehidupan, atau mungkin juga karena mereka telah banyak mendapatkan pengalaman berkebun kelapa sawit ketika bermitra dengan perusahaan, sehingga mendorong mereka untuk menjadikan LU 1  sebagai kebun mandiri/swadaya sendiri. Tapi ternyata pengalaman sebagai mitra perusahaan besar, tak memberikan jaminan bahwa mereka akan sejahtera jika mereka berkebun secara mandiri tanpa andil perusahaan. Lihat saja, setelah melewati masa yang cukup panjang, kebun mandiri yang mereka miliki pun tak bisa memberikan kesejahteraan bagi mereka, karena walaupun mereka memiliki kebun secara mandiri, tapi mereka juga tidak bisa menjual buah secara bebas, karena mereka tak jarang harus masuk dalam jaringan tengkulak yang dengan mudahnya mempermainkan harga buah.

Permainan harga tidak hanya dilakukan oleh tengkulak, tapi juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan disekitar mereka. Jika tengkulak mempermainkan harga dengan dalih biaya tranportasi yang mahal akibat infrastruktur yang buruk, maka perusahaan akan mempermainkan harga melalui penerapan kriteria dan standar mutu produk.

Jika melihat situasi ini, sangat tidak mungkin petani mandiri dengan sejuta kelemahan bisa ikut mempromosikan minyak sawit berkelanjutan apalagi mendapatkan sertifikat RSPO, sekali lagi tidak akan pernah mungkin. Namun apakah akan terus membiarkan petani mandiri terus dalam kelemahan, terus dalam lingkaran setan? Sementara disisi lain para rantai produksi minyak sawit tengah mempromosikan minyak sawit berkelanjutan melalui sertifikasi RSPO.

RSPO yang menganut prinsip dan kriteria minyak sawit berkelanjutan sebaiknya dijadikan momentum untuk kembali memperhatikan petani mandiri/swadaya, dengan cara tidak menutup akses sertifikasi bagi mereka yang saat ini sedang berusaha untuk berubah menjadi lebih baik, baik dalam teknis budidaya,  kelestarian lingkungan dan penghargaan sosial. Karena minyak sawit keberlanjutan bukan hanya kewajiban perusahaan besar, bukan hanya milik industri besar, dan bukan hanya ruang bagi pemain kelapa sawit dunia, tapi juga hak, milik, dan ruang bagi petani kecil mandiri yang berdiam di desa dan dikampung (STR).

 



[1] Luas kebun sawit hingga tahun 2010

 



Tags:

Komentar


Berikan Komentar silahkan Login