Welcome to SETARA JAMBI

Kel Mayang Mangurai Kec Alam Barajo
Jambi-36126
Telepon : 0741 5911449
info@setarajambi.org

09.00–17:00
Senin s/d Jumat

Refleksi tiga tahun Impelementasi UU Desa

Catatan hasil lokakarya Bogor 27-28 April 2018" Oleh Yayasan Setara-Jambi

Tanpa terasa tiga tahun sudah implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang lebih dikenal dengan UU Desa, undang-undang ini diharapkan mampu menciptakan inisiatif dan inovasi di level desa. Tiga tahun ini, di tengah-tengah keterbatasan (terutama dalam aspek kapasitas), desa telah mulai melakukan upaya dan proses pembangunannya yang berangkat dari kondisi dan kebutuhan desa itu sendiri, walaupun belum optimal seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, terutama bagi masyarakat pedesaan.

Waktu tiga tahun merupakan fase adaptasi, masa transisi dari peraturan sebelumnya, dimana desa berada pada proses memahami UU Desa  secara subtansi dan administrafif, dalam waktu yang sama berupaya menjawab kebutuhan pembangunan desa secara langsung dan cepat. Tentu masih sangat singkat untuk menilai apakah UU Desa sudah berhasil atau belum untuk mewujudkan kemandirian desa, akan tetapi setidaknya waktu tiga tahun telah memberikan banyak pembelajaran berharga bagi desa, baik dengan adanya capaian-capaian besar di banyak desa maupun pembelajaran akan kegagalan atau tantangan yang telah dihadapi dalam tiga tahun ini.

Bicara UU Desa, tak pernah terlepas dari pembahasan Dana Desa, bahkan dua kata ini jauh lebih familiar dibandingkan dengan UU Desa itu sendiri, menurut UU Desa bahwa Dana Desa dipergunakan untuk membiayai infrastruktur ekonomi, social, fisik dan peningkatan berusaha masyarakat di pedesaan. Menurut laporan BPS tahun 2017 data jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dari 28,01 orang (10,86%) pada tahun 2016 menjadi  27,76 orang (10,70%).

Meskipun angka ini dinilai belum signifikan dibadingkan dengan besaran dana yang telah digelontorkan kesetiap desa, akan tetapi setidaknya mandat UU Desa dan kebijakan turunannya jelas mengatur bahwa Dana Desa harus dipergunakan untuk pembangunan yang mampu menggerakkan ekonomi desa dengan indikantor pencapaian berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Harapan ini mungkin masih jauh, akan tetapi tiga tahun ini telah dimulai upaya membangun desa dari pikiran dan rancangan oleh orang-orang di desa. Desa membangun infrastruktur sarana prasarana, merintis BUMDes dan melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat. 

Untuk mengukur pencapaian dan tantangan dalam menjalankan UU Desa dalam tiga tahun terakhir, apakah aspek-aspek pokok penggerak prekonomian desa sudah mulai diprioritaskan dalam pembangunan atau belum? Karena itu Yayasan Setara Jambi setelah melakukan refleksi bersama di 4 kabupaten dengan bekerja sama dengan mitra-mitranya di Sumatera, pada tanggal 27-28 April 2018 lalu, melaksanakan kegiatan Lokakarya Refleksi tiga tahun impelentasi UU Desa di Kota Bogor, selain melibatkan organisasi masyarakat sivil dari Sumatera, Kalimantan dan Jawa, lokakarya juga melibatkan perwakilan masyarakat  Pemerintah Desa dan Kelompok Tani dari  desa 30 desa yang berasal dari Sumatera dan Kalimantan.

Pada hari pertama dilakukan sessi dialog bersama dengan 3 orang narasumber handal yaitu Bapak Tejo Wahyu Jatmiko dari Perkumpulan Indonesia Berseru (Jakarta) yang menyampaikan tentang Pangan dan Desa sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, Bapak Suhandani Hartoyo selaku Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Kemitraan Desa Direktur PMD Kementrian Desa – Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menyampaikan capaian dan pembelajaran pemerintah dalam mendukung pembangunan desa dalam aspek kebijakan, berserta Bapak Ruhandi Kepala Desa Warung Banten Lebak – Banten yang membagikan pengalaman inspiratif dalam membangun desa.

Proses diskusi begitu hidup dengan dipandu oleh Bapak Rivani Noor, hampir seluruh peserta antusias dan terlibat aktif, menyampaikan capaian-capaian yang telah dilakukan serta berbagai tantangan dalam menjalankan UU Desa, “kami telah melakukan perencanaan pembangunan sesuai dengan prosedur, pengundang warga untuk hadir, akan tetapi dari lima puluh undangan yang disebarkan paling hanya lima belas atau dua puluh orang yang datang, akan tetapi ketika kegiatan dilakukan, ada saja yang protes, apa yang harus kami lakukan untuk menarik minat masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa?”, begitulah potongan tanggapan salah satu partisipan dari kelompok Pemerintah Desa.  

Lalu pada hari keduanya dilakukan diskusi kelompok dengan tiga sub pembahasan yaitu Partisipasi, Transparansi dan Pengorganisasian, ketiga aspek ini merupakan catatan pembelajaran yang dinilai harus dibangun dalam proses implementasi UU Desa dimasa akan datang, tentu harus ditindaklanjuti secara bersama-sama oleh semua partisipan, karena itu dalam diskusi kelompok (Pemerintah Desa, Kelompok Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Civil) memetakan gagasan apa saja yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok dalam memperkuat aspek Partisipasi, Transparansi dan Pengorganisasian.

Semoga dengan diskusi refleksi tersebut, apapun posisinya, setiap partisipan lokakarya dapat mengambil peran dalam menjalankan UU Desa, agar implementasi UU Desa ke depan benar-benar dapat menggerakkan prekonomian desa, mewujudkan pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan dan pada akhirnya mensejahterakan seluruh masyarakat desa.  demikian harapan yang disampaikan oleh Ginanjar Ari Sasmita, selaku ketua panitia penyelenggara lokakarya.           


Leave a Comment