Welcome to SETARA JAMBI

Kel Mayang Mangurai Kec Alam Barajo
Jambi-36126
Telepon : 0741 5911449
info@setarajambi.org

09.00–17:00
Senin s/d Jumat

Problematika Penataan Ruang Tingkat Desa

(Yayasan CAPPA, Yayasan Setara, Perkumpulan Hijau,AGRA)

Sebagai catatan yang disampaikan dalam pertemuan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI terkait dengan verifikasi persiapan penetapan RTRW Provinsi Jambi

Kamis, 20 Juni 2013

 

Pengantar

Pemerintah Indonesai menyadari jika dis-harmonisasi penataan ruang tidak dibenahi maka akan terjadi disorientasi pelaksanaan pembangunan dan akan terus menumbuhkan konflik multi-dimensional yang akut. Karena itu, Pemerintah Indonesia bersama dengan DPR RI sepakat memberlakukan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan disusul dengan PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Kemudian kedua aturan ini diikuti oleh beberapa produk legal lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang, memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Fakta Penting dalam Penataan Ruang Tingkat Desa

Meskipun Desa merupakan satuan terkecil dari wilayah adminstratif pemerintahan, faktanya, Desa justru menjadi wilayah beroperasinya sejumlah industri ekstraktif (perkebunan, tambang dan Hutan Tanaman) yang berbasiskan atas tanah. Tak jarang izin pemanfaatan ruang bagi industri menimbulkan konflik ruang dengan masyarakat di pedesaan tempat beroperasinya perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagai contoh, konflik antara masyarakat Suku Anak Dalam Batin 9[1][1] dan masyarakat yang berada di Desa Bungku dan Desa Pompa Air Kabupaten Batang Hari, Desa Tanjung Lebar dan Desa Markanding Kabupaten Muaro Jambi dengan perkebunan kelapa sawit PT Asiatic Persada. Belum lagi persolan tata batas wilayah administratif yang berdampak pada warga yang berada di areal konflik tersebut.

Sebagai contoh, Dusun IV Sungai Beruang merupakan salah satu wilayah perdusunan SAD Batin 9 yang berada tepat didalam kawasan HGU PT Asiatic Persada. Meski HGU PT Asiatic Persada yang secara administratif berada di Desa Bungku, warga SAD yang mendiami Dusun IV Sungai Beruang dengan luas perdusunan sekitar 800 Ha tersebut, justru tercatat sebagai warga Desa Tanjung Lebar Kabupaten Muaro Jambi dan bahkan terdapat bangunan Sekolah Dasar dan pemukiman guru yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Masih belum beresnya persoalan tata batas antara Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batang Hari turut berpengaruh terhadap kepastian status hukum Dusun IV Sungai Beruang. Hingga saat ini, Dusun tersebut tetap berada didalam kawasan HGU PT Asiatic Persada. Selain itu, meskipun keberadaan warga SAD Batin 9 yang berada di konsesi hutan restorasi PT REKI telah diakui oleh PT REKI, namun dalam konteks penguasaan ruang dan tata kelola ruang masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan dengan cara yang partisipatif dan kolaboratif.

Meski di tingkat Propinsi dan Kabupaten telah memiliki konsep /kebijakan tentang Penataan Ruang, Desa yang justru menjadi wilayah tempat beroperasinya sebagian besar izin pemanfaatan ruang bagi industri, hampir-hampir tidak memiliki perencanaan ruang wilayah yang akan menentukan wajah Desa tersebut di masa yang akan datang. Karena itu, penataan ruang kawasan perdesaan menjadi penting untuk dilakukan yang kemudian dapat terintegrasi dalam perencanaan Tata Ruang Kabupaten/Propinsi. Ditengah semakin meningkatnya konflik ruang antara masyarakat Desa dengan korporasi, penataan ruang di tingkat Desa akan menjadi kerangka pondasi dan alat dalam penyelesaian konflik ruang dalam konteks tata guna lahan dan tata kelola Sumber Daya Alam. Penataan ruang wilayah Perdesaan juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat Desa secara partisipatif dapat menyelesaikan problem tata batas antar Desa[2][2] dan membangun perencanaan pengelolaan ruang Desa. Karena itu, upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat perdesaan tentang pentingnya penataan ruang tingkat Desa menjadi hal yang tak bisa terlepas dalam penyusunan Tata Ruang.

Karena itu, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penataan Ruang Jambi yang terdiri dari Yayasan Setara, Yayasan CAPPA, Perkumpulan Hijau dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria, selama ini telah melakukan upaya untuk membangun inisiatif warga yang berada di Desa Pompa Air, Desa Bungku, Desa Tanjung Lebar, Desa Markanding dan Desa Bukit Makmur yang selama ini terlibat dalam konflik ruang dengan perusahaan-perusahaan yang ada di lima Desa tersebut untuk melakukan penataan ruang tingkat Desa sebagai bagian dari langkah awal untuk mendorong penyelesaian konflik ruang dengan jalan damai dan tanpa kekerasan. Pemetaan partisipatif batas wilayah Desa dan atau komunitas juga kami lakukan meskipun terkendala dengan persoalan tanda alam yang selama ini dipahami oleh masyarakat sebagai batas wilayah telah banyak hilang akibat keberadaan korporasi. Akan tetapi, tantangan yang paling besar justru persoalan kepentingan dan masih lemahnya pemahaman dan dukungan aparat pemerintahan Desa tentang pentingnya menyusun penataan ruang dan tata kelola lahan di perdesaan. Karena itu butuh dukungan dari pemangku kebijakan di tingkat Kabupaten/Propinsi untuk mendorong proses pendokumentasian tata batas wilayah dan Penataan Ruang tingkat Desa yang diharapkan dapat menjadi pondasi awal penyelesain konflik ruang yang terjadi di lima Desa tersebut.

Kepada anggota Komisi IV DPR RI, agar Penataan Ruang Propinsi Jambi dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan, maka kami menyarankan agar:

Mendorong Eksekutif untuk melakukan revisi/mencabut izin pemanfaatan ruang bagi perusahaan-perusahaan yang selama ini melanggar ketentuan pemanfaatan ruang yang menimbulkan konflik ruang dengan masyarakat dan pengrusakan lingkungan.

Pengembangan perencanaan ekonomi yang tidak lagi berbasiskan luasan atas tanah seperti perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman dan lebih mengutamakan pengembangan industri hilir.

Mendorong pihak eksekutif untuk menyelesaikan masalah tata batas wilayah Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi yang telah mengakibatkan tidak adanya kepastian ruang bagi warga Dusun IV Sungai Beruang yang saat ini tercatat sebagai warga Desa Tanjung Lebar Kabupaten Muaro Jambi yang berkonflik dengan PT Asiatic Persada.

Melakukan pendokumentasian penataan batas wilayah administrasi kawasan Perdesaan sebagai bagian dari Penataan Ruang di tingkat Kabupaten.

Pelaksanaan penataan ruang yang berbasiskan keselamatan ruang warga dan pengakuan ruang kelola warga SAD Batin 9 di wilayah konsesi PT REKI.

 

[1][1]      Suku Anak Dalam Batin 9 (SAD Batin 9) adalah salah satu kelompok masyarakat adat di Jambi yang kehidupannya berbeda dengan Suku Anak Dalam yang hidup di dalam kawasan hutan di Bukit 12 atau yang biasa disebut dengan Orang Rimba. SAD Batin 9 bersifat lebih terbuka, sudah melakukan proses akulturasi budaya dan sudah hidup menetap dan menjadi bagian dari masyarakat Desa

[2][2] Dari fakta lapangan yang kami dapatkan di Desa Bungku, Desa Markanding, Desa Pompa Air dan Desa Tanjung Lebar, Pemerintah belum pernah melakukan pemetaan tata batas wilayah Desa.


Leave a Comment