Copyright 2017 - Custom text here

Pengembangan Pangan Lokal;

Langkah menuju pengurangan surplus impor beras

Pemerintah baru saja kembali memutuskan kebijakan menambah jumlah impor beras sebanyak 500.000 ton,  secara kasat mata tentu ini sangat kontradiksi dengan sebutan Indonesia  sebagai Negara Agraris, dengan sumber daya alam yang lebih dari cukup yang diyakini oleh banyak penduduknya akan sangat mampu memenuhi kebutuhan hidup, namun apa mau dikata karena faktanya saat ini produksi pangan lokal belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk. Demikian juga dengan di Propinsi Jambi, kebutuhan beras masyarakat Jambi yang diperkirakan 3000 ton per tahun, namun produksi local Jambi hanya mampu memenuhi 350 ton per tahun (11,7 persen) sementara sisanya 2650 ton (88,3 persen) harus didatangkan dari daerah lain yakni Sumsel, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bahkan saat ini untuk mengantisipasi kelangkaan beras Bulog Devisi Regional Jambi mengimpor 4000 ton dari Vietnam. (Bulog Devisi Regional Jambi 2010).  

Melihat kondisi di atas mungkin kita bertanya bukankah kita telah berhasil mencapai kategori surplus beras?, iya benar kita memang telah surplus beras, dan ini merupakan salah satu indikasi tercapainya Ketahaan Pangan. kalau kita melihat definisi ketahanan pangan berdasarkan PP No. 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan bahwa Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman dan terjangkau. Artinya sepanjang suatu daerah mampu memenuhi kebutuhan pangannya maka daerah tersebut sudah masuk kategori ketahanan pangan tanpa harus mempertimbangkan dari mana beras tersebut diperoleh, baik dari produksi local maupun didatangkan dari daerah atau bahkan dari Negara lain. Berarti surplus beras yang kita capai pada tahun lalu adalah surplus beras impor; artinya beras yang didatangkan dari daerah dan Negara lain telah melampau kebutuhan konsumsi kita.  Nah mungkin hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah frame target pemerintah dari Ketahanan Pangan menjadi Swasembada Pangan, dimana produksi pangan local suatu daerah mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat daerah tersebut. Tentu swasembada pangan lokal bukan hal mudah akan tetapi ketergantungan terhadap pasokan daerah lain harus segera diminimalisir. Karena siapa yang bisa memastikan sampai kapan daerah pemasok beras  mampu mensuplay beras kepada kita, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi bencana alam yang akan menghambat kelancaran proses pengiriman beras, atau bagaimana jika daerah pemasok tersebut pengalami krisis pangan? Pemerintah dan masyarakat tidak bisa menutup mata terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk tersebut.           

Belum terlambat untuk mengembangkan potensi pangan local

Meski saat ini telah terjadi banyak alihfungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit yang diperkirakan mencapai hingga 75.560 Ha (data diolah oleh Setara dari berbagai sumber), tapi bukan berarti telah habis daya untuk mengupayakan swadaya pangan atau minimal upaya mengurangi ketergantungan pasokan beras impor. Saat ini masih banyak masyarakat yang mempertahankan dan mengelolah lahan pertaniannya, jika ditelusuri hampir semua kabupaten masih mempunyai aeral-areal pertanian tanaman pangan khususnya padi, meski umumnya produksi saat ini hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. (hanya sebagian kecil petani padi yang mampu menjual hasil panennya). Kita masih bisa melihat hamparan padi dibanyak desa pedusunan disepanjang kabupaten Jambi bagian barat mulai dari Kerinci sampai Batanghari, demikian juga di Kab. Muara Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Pada umumnya masyarakat tidak mengalihfungsikan semua lahan pertanian yang mereka miliki menjadi tanaman kelapa sawit, namun sisa lahan pertanian yang masih ada pun tentu akan menjadi korban jika tidak ada upaya dari semua pihak untuk membantu petani dalam meningkatkan produksinya. 

Disisi lain pada umumnya masyarakat (terutama di pedusunan atau dikenal dengan orang mudik) menyebutkan bahwa kegiatan berbudidaya tanaman pertanian pangan merupakan warisan budaya nenek moyang, ‘tidak menanam padi seakan-akan melupakan leluhur nenek moyang’. begitu beberapa tokoh masyarakat menyebutnya. Bercocok tanam baik padi maupun tanaman musiman seperti jagung atau sayur mayur merupakan kebutuhan konsumsi keluarga bukan komoditas, sementara tanaman karet dianggap sebagai penghasilan pokok untuk memenuhi sandang papan keluarga, masyarakat selalu bisa mengolah lahan pertaniannya disamping berkebun karet tanpa membandingkan mana yang lebih penting atau lebih menguntungkan diantara keduanya. Ini adalah sebuah kearifan budaya, namun mempertahankan warisan budaya inipun tentu akan teralienasi oleh kepentingan komodity lainnya jika tidak ada dukungan dari stakeholder, baik dukungan kebijakan maupun sumber daya. Dengan dukungan kebijakan dan sumber daya diharapkan mampu meminimalisir persoalan-persoalan dasar pertanian pangan, sehingga produksi tanaman pangan meningkat dan menjadi motivasi besar bagi msyarakat untuk terus mengembangkannya sebagai upaya menuju swasembada pangan.     

 

Ditulis oleh Nurbaya Zulhakim

Div. Kampanye & Lobby Kebijakan Yayasan SETARA     

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Partner SETARA

 

 

 

Yayasan SETARA Jambi

Vila Bukit Mayang Komplek Kehutanan Blok F No 13

Kelurahan Mayang Mengurai Kecamatan Alam Barajo

Jambi-36126 0741-5911449

 

Pengunjung SETARA