Copyright 2017 - Custom text here

(Yayasan Setara Jambi)

Sebagai catatan yang disampaikan dalam pertemuan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI terkait dengan verifikasi persiapan penetapan RTRW Provinsi Jambi

Kamis, 20 Juni 2013

Rencana tata ruang sejatinya menjadi instrumen penting bagi semua element masyarakat. Karena di dalam tata ruang akan ditetapkan rencana masa depan seluruh warga masyarakat dalam sektor atau pada level manapun. Akan tetapi, harus diakui fakta menunjukkan bahwa istilah tata ruang hanya menjadi pembicaraan kelompok atau institusi tertentu.

Di Provinsi Jambi misalnya, meski terdapat rentang waktu yang cukup panjang sejak rencana tata ruang wilayah mulai ramai dibicarakan (tahun 2010) hingga menjelang penetapannya. Akan tetapi partisipasi public dalam proses panjang ini sangat kecil. Selain itu, dalam RTRWP Jambi tahun 2011-2031 pemerintah menjadikan potensi Sumber Daya Alam sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan RTRW, artinya ketika rencana ini diimplemetasikan, tentu secara mutlak masyarakat pedesaan adalah element masyarakat yang akan terdampak secara langsung, maka seharusnya sangat penting untuk menurunkan subtansi rencana penataan ruang di level pedesaan. Dan ketika batas dan luas adiminstrasi wilayah provinsi dan kabupaten menjadi hal penting untuk diperjelas dalam pengurusan tata ruang, tentu batas dan luas administrasi desa juga menjadi hal yang mutlak penting juga diperjelas. Karena ketidak jelasan ini sering kali menjadi pemicu konflik horizontal dan fertikal, terlebih karena selama ini kita justru lebih mementingkan kejelasan wilayah perizinan perusahaan dibanding kejelasan desa dan wilayah kelola masyarakat.

Kaitannya Dengan Pertanian Pangan

Upaya kemandirian pangan seyogyanya juga mendapatkan ruang yang relevan di dalam pembahasan RTRW kali ini, seharusnya kita mengambil petikan pelajaran dari RTRW di masa lampau, dimana dengan hanya memasukkan pertanian pangan dalam ruang APL menjadi pemicu ketidak jelasan ruang pertanian pangan, sehingga begitu mudahnya beralih fungsi menjadi perkebunan, pemukiman dll. Namun tentu dengan membuatnya secara terpisah seperti yang ada saat ini tidak juga serta merta menjadi jawaban bahwa pertanian pangan berada pada posisi pangan sehingga dapat menjamin kemandirian pangan dimasa depan. Lebih dari itu diperlukan kesadaran dan kesungguh-sungguhan bahwa kekayaan SDA harus mengutamakan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. Jika melihat arahan pemanfaatan ruang RTRW Jambi 2011-2031 ketahanan pangan diarahkan pengembangannya hanya di dua Kabupaten yakni Sarolangun dan Merangin, tentu ini tidak tepat karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang mutlak dipenuhi, selama ini ketersediaan bahan pangan sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain bahkan Negara lain, luas areal pertanian pangan diberbagai kabupaten terus mengalami penurunan secara drastic dari tahun ketahun. Salah satu contoh Kabupaten Tanjabtim, sepanjang tahun 2005-2010 terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi kelapa sawit ebih dari 15.000 Ha. [1][1]. Dan perencanaan pertanian pangan harus dipersiapkan secara khusus di tiap kabupaten. Karena pertanian pangan bukan komoditi murni sebagiamana tanaman lainnya. Ketika arahan pemanfaatan lahan untuk pertanian pangan hanya dibebankan kepada dua kabupaten saja dikawatirkan tidak menjadi mandate bagi kabupaten lainnya untuk mengutamakan pemanfaatan potensi SDA untuk ketersediaan pangan. atau paling tidak ada keseimbangan perencaan pembangunan antar sektor pertanian pangan dan sektor pertanian komoditi lainnya, baik dari sisi ketersediaan lahan, infrastruktur, sistem pemasaran dll. Karena sewasembada pangan tak akan tercapai dengan cetak sawah, karena ketika perkebunan kelapa sawit menjadi hal yang terus diprioritaskan pengembangan areanya,

[1][1] Dinas Pertanian Pangan Kab. Tanjabtim 2010.

 

secara pasti perizinan perkebunan kelapa sawit terus merebak hingga keareal-areal pertanian pangan masyarakat. Oleh karena itu melalui RTRW perlindungan lahan pertanian pangan juga harus dilakukan, karena ini akan jauh lebih baik dari pada memaksakan cetak sawah baru[2][2].

Kami dari Yayasan Setara Jambi yang juga tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penataan Ruang Jambi, meminta kepada anggota Komisi IV DPR RI agar dapat :

Mendorong eksekutif untuk memperhatikan ketersediaan ruang untuk tanaman pangan sebagai upaya untuk menjaga ketahanan pangan di tingkat lokal dalam penyusunan Tata Ruang Propinsi/Kabupaten.

Mendesak eksekutif untuk dapat melakukan revisi izin dan tidak memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan di areal yang dianggap potensial untuk dijadikan areal pangan dan dilahan-lahan potensi pangan yang telah dikelola oleh petani.

Mengakomodir inisiatif penataan ruang tingkat Desa sebagai basis perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten.

Memprioritaskan lahan pangan petani sebagai areal yang dapat ditetapkan menjadi areal pangan berkelanjutuan di tingkat Kabupaten.

[1][2] Pemerintah Provinsi Jambi mencanangkan cetak sawah hingga seluas 3000 Ha, namun disisi lain lebih dari 50.000 Ha sawah terancam alih fungsi, baik dikarenakan ancaman hama dan cuaca ekstrim maupun dikarenakan oleh desakan izin perusahaan perkebunan kelapa sawit.

 


[1][1] Dinas Pertanian Pangan Kab. Tanjabtim 2010.

[2][2] Pemerintah Provinsi Jambi mencanangkan cetak sawah hingga seluas 3000 Ha, namun disisi lain lebih dari 50.000 Ha sawah terancam alih fungsi, baik dikarenakan ancaman hama dan cuaca ekstrim maupun dikarenakan oleh desakan izin perusahaan perkebunan kelapa sawit.

 

 

Partner SETARA

 

 

 

Yayasan SETARA Jambi

Vila Bukit Mayang Komplek Kehutanan Blok F No 13

Kelurahan Mayang Mengurai Kecamatan Alam Barajo

Jambi-36126 0741-5911449

 

Pengunjung SETARA