Copyright 2017 - Custom text here

Berbagai kebijakan pertanian dan pangan selama ini tengah dikembangkan dan diimplementasikan melalui aneka program. Meski demikian berita tentang rawan pangan pada suatu komunitas tidak juga hilang begitu saja. Sedemikian banyaknya proyek-proyek tentang ketahanan pangan, namun masih saja tidak mampu menjangkau semua kelompok masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh tingginya tingkat kerentanan masyarakat di suatu wilayah, seperti di pulau-pulau kecil atau dampak dari bencana alam.

Fenomena rawan pangan yang terus terjadi ditengah maraknya aneka program pemerintah, mestinya menjadi salah satu momentum untuk mawas diri. Menjamin ketahanan pangan masyarakat yang tersebar di Nusantara dengan aneka kondisinya, tidak bisa dilakukan melalui sebuah paket program yang masif. Kebijakan terkait ketahanan pangan, meskipun terbuka untuk dimodifikasi dengan mengakomodasi keragaman, namun perangkat pelaksanaannya masih serupa.

Sebagai misal, Kredit Ketahanan Pangan hingga Desa Mandiri Pangan atau Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, dikembangkan atas semangat mengakomodasi keragaman dan memberikan peluang partisipasi. Sayangnya, perangkat implementasinya justru membuat pelaksana di tingkat operasional menjadi mekanistis. Persyaratan administratif gabungan kelompok (gapoktan) atau ketersediaan lahan untuk membangun lumbung LDPM, justru membuat peluang untuk mengakomodasi keragaman menjadi hilang.

Kondisi-kondisi tersebut kian menambah keyakinan KRKP bahwa untuk mewujudkan kedaulatan bangsa atas pangan ataupun ketahanan pangan di tingkat nasional, mestinya dilakukan dengan membangun sistem pangan komunitas. Bangsa Indonesia dibangun oleh kesatuan keragaman atas suku suku bangsa yang berjumlah ribuan. Keragaman kondisi sosial maupun ekologi ibarat mozaik yang menyusun sebuah gambar besar. Demikian pula sistem pangan komunitas adalah mozaik-mozaik kecil yang cukup banyak dan tersebar, sehingga terwujud sebuah gambaran ideal dari ketahanan pangan tersebut.

Sistem Pangan Komunitas adalah pilihan rasional untuk mewujudkan kedaulatan pangan baik ditingkat kabupaten maupun wilayah yang lebih luas. Sistem Pangan ini tidak saja mendorong produksi pangan, akan tetapi juga mempertimbangkan aspek distribusi dan konsumsi, bahkan lebih lengkap lagi karena memasukkan unsuk cadangan pangan. Subsistem cadangan pangan ini merupakan hal yang seringkali dilupakan, sehingga masyarakat menjadi rentan terhadap goncangan (shock).

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sistem pangan komunitas tidak hanya menjadi milik wilayah yang secara ekologi tersedia lahan untuk budidaya tanaman pangan. Sistem pangan komunitas mestinya merasuk hingga ke wilayah-wilayah dimana masyarakat tidak mampu memproduksi pangan sendiri. Dengan demikian diperlukan sebuah kelembagaan pangan yang tidak hanya mengurus soal-soal sarana produksi tetapi juga memperhitungkan berapa jumlah pangan yang harus disediakan oleh masyarakat dan darimana didapatkan, jika tidak mampu memproduksi sendiri.
Terdapat lima konsep dasar dari Sistem Pangan Komunitas:

 

1.    Memenuhi kebutuhan pangan dari masyarakat berpengahsilan rendah melalui pelatihan, pengembangan kemampuan bisnis, penghijauan di perkotaan, pelestarian lahan pertanian, dan revitalisasi komuniti

2.     Fokus pada menghidupkan sumber daya pangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhann sendiri

3.     Mengembangkan kemampuan dan kemandirian melalui peningkatan kemampuan anggota masyarakat dalam penyediaan kebutuhan pangan mereka

4.     Melindungi pertanian lokal dengan membangun hubungan yang lebih baik antara petani dan konsumen

5.    Meletakkan pendekatan sistem pangan dalam kerangka hubungan multi pihak, kelompok dan rumah tangga dan keterpautan seluruh aspek dari sistem pangan.

 

Sistem pangan lokal mempertimbangkan beberapa prinsip dan pendekatan seperti:

Berpusat pada masyarakat: SPK seyogyanya focus dalam memenuhi kebutuhan semua masyarakat baik menyangkut budaya, fisik, social, ekonomi dan lingkungan

Keterkaitan: SPK mestinya didasarkan pada hubungan pihak-pihak yang memproduksi pangan, prosesing dan konsumen

Kewilayahan: Unit SPK merupakan satu unit komunitas yang menempati wilayah tertentu. Pangan adalah yang diproduksi pada lahan dihadapan kita atau dimana lahannya bias kita kunjungi. Dengan kata lain : pangan di tanam, dipanen, diproses, dijual dan dikonsumsi sebisa mungkin dekat mungkin dengan rumah.

Partisipatif: sistem pangan komunitas melibatkan anggota masyarakat mulai dari yang termiskin hingga paling kaya, mulai dari termuda hingga tertua dalam memutuskan apa yang akan dikonsumsi dan yang harus ditanam. Dimana, bagaimana dan oleh siapa pangan ditanam dan bagaimana didistribusikan.

Sehat: SPK menjamin bahwa produksi dan konsumsi pangan sehat bagi masyarakat, lahan dan ekosistem.

Solidaritas: produksi dan konsumsi pangan terkait dengan semua masyarakat, semua anggota komunitas mempunyai akses terhadap pangan ketika membutuhkan.

Lokal ekonomi: SPK adalah bagian dari ekonomi masyarakat. produksi, proses dan konsumsi pangan memberikan keuntungan bagi semua anggota masyaarakat.

Untuk menggerakkan kelembagaan pangan, diperlukan kepedulian yang dalam tentang hak atas pangan bagi seluruh lapisan masyarakatnya. Kelembagaan pangan dapat berkelanjutan melebihi umur proyek yang selama ini dikembangkan oleh pemerintah. Artinya, kelembagaan pangan dibentuk atas kesadaran masyarakat untuk menjamin ketersediaan pangan dalam kualias dan kuantitas yang memadai, sehingga selama masyarakat perlu pangan, kelembagaan pangan akan tetap hidup.

Mendorong keberlanjutan kelembagaan pangan, dapat dimulai dari berbagai sisi atau berbagai aktor. Tahapan yang lebih penting adalah pasca inisiasi program, siapa dan darimana aktor-aktor penggerak sistem pangan, sehingga mampu menjaga dinamika dan irama sistem pangan komunitas tetap hidup. Kelembagaan pangan sebisa mungkin berasal dari dalam masyarakat sendiri, dan digerakkan oleh aktor atau kader-kader penggerak dari kalangan masyarakat sendiri.

 

Skema 1: Mendorong Sistem Pangan Nasional dari Sistem pangan komunitas

Untuk mendorong masyarakat agar mampu mengkaji, merencanakan, melaksanakan mekanisme dalam membangun sistem pangan maka pihak luar dapat menjadi katalisator (mempercepat proses) dalam peningkatan kapasitas komunitas. Berbagai modul atau panduan, pelatihan, perencanaan sistem kelembagaan bahkan pendanaan awal akan dapat dijadikan pintu masuk menuju terwujudnya sistem pangan komunitas. Dalam hal ini pihak luar akan berfungsi sebagai penyedia jasa layanan (service provider) demi peningkatan kapasitas masyarakat.

Sistem pangan komunitas, adalah milik komunitas artinya tidak membedakan golongan atau profesi dari anggota komunitas. Hal ini didasarkan pada pentingnya pangan bagi semua manusia. Meski demikian perlu adanya identifikasi dan perhatian khusus terhadap kalangan yang paling rentan terhadap rawan pangan. Karena sifatnya yang luas dan diperlukan oleh semua anggota komunitas, maka sistem pangan membutuhkan solidaritas warga. Artinya ada ikatan sosial yang harus difahami dan dibangun bersama bahwa warga masyarakat berada pada ruang yang sama. Dalam praktek sehari-hari, hal ini dapat dicontohkan bahwa penghitungan jumlah pangan yang harus disimpan didasarkan pada kebutuhan total populasi (bukan hanya petani) yang ada dalam satu komunitas. Konsekuensinya adalah bahwa pengembangan cadangan pangan dengan penyimpanan kolektif juga diwajibkan bagi anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan non pertanian.

Untuk menjamin keberlanjutan dari kelembagaan sistem pangan komunitas, tidak dapat disandarkan pada program dari luar, atau personil-personil lapangan dari lembaga lain. Keberadaan program dan lembaga (NGO) lebih diarahkan sebagai service provider terhadap kebutuhan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan pangan masyarakat. Mendorong aktor-aktor masyarakat untuk terlibat aktif dalam membangun kelembagaan pangan, merupakan hal yang sangat penting. Aktor-aktor tersebut merupakan agen penggerak dari mekanisme kelembagaan yang dibangun bersama. Pemilihan agen penggerak tidak diharuskan dari kalangan petani, akan tetapi lebih melihat pada potensi okal dan diharapkan akan tetap tinggal di dalam komunitas dalam waktu yang cukup lama. Aktor ini bisa jadi berasal dari petani muda, karang taruna, tokoh pemuda, kader kesehatan, atau pamong praja setempat. Peningkatan kapasitas aktor menjadi arena NGO untuk memberikan potensinya dalam pelatihan, kajian atau monev.

Pada aspek kelembagaan, indikator-indikator berikut ini akan memberikan gambaran tentang apa dan bagaimana kelemabagaan pangan dalam masyarkat terwujud.

• Adanya organisasi atau lembaga pangan di tingkat komunitas dengan anggota warga komunitas (laki-laki maupun perempuan dan multi pencaharian)

• Ada dan meningkatnya kapasitas pengurus (laki-laki-perempuan)

• Adanya pertemuan atau musyawarah anggota untuk perencanaan, koordinasi dan evaluasi

• Tersedia data dasar produksi, cadangan, distribusi dan komsumsi pangan pokok komunitas dalam kurun waktu 1 tahun yang diperbarui setiap tahun

• Adanya kesepakatan organisasi tentang produksi, cadangan, distribusi atau perdagangan, dan konsumsi pangan

• Berjalannya sistem administrasi dan pelaporan kegiatan dan keuangan

• Meningkatnya hubungan dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan lain di dalam dan di luar desa

Peran LSM dalam pengembangan kelembagaan pangan komunitas

Belajar dari berbagai pengalaman serta didasarkan pada iklim dan kebijakan lembaga internasional yang berubah maka diperlukan pintu keluar yang lain. NGO selama ini diakui bukan sebagai bagian dari masyarakat sipil namun lebih memerankan lembaga perantara (intermediary institution). Jangka waktu program yang singkat dan ”terpadu” (tergantung pada duit) seringkali membuat apa yang hendak dicapai dalam membangun komunitas gugur sebelum tuntas. Sayangnya, ketika ada kesempatan untuk berefleksi di akhir proyek, langkah NGO tidak lagi selapang ketika program/proyek masih berjalan.

Untuk tetap dapat menjalankan misinya NGO mestinya mengambil peran lebih dibandingkan sekedar sebagai pembawa pesan program. Salah satu pilihannya adalah dengan menjadi service provider sekaligus menjadi bagian dari dinamika ekonomi yang tengah digerakkan oleh lembaga pangan komunitas. NGO mempunyai andil dalam setiap langkah dan gerak organisasi masyarakat, sehingga pasca proyek masih mempunyai energi dan hak untuk ikut memantau dan menjaga laju dan arah kelembagaan pangan.

 

Skema 2: Integrasi NGO dengan Masyarakat

Dengan skema tersebut NGO/Ornop perannya akan mengalami metamorfosis menuju pada salah satu bagian dari pelaku ekonomi pedesaan. Tujuan dasar dari perubahanini bukanlah meninggalkan misi perubahan sosial menjadi lembaga bisnis biasa, akan tetapi harus tetap didasari atas semangat untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan masih mengacu pada rel-rel pemberdayaan kaum paling terpinggirkan. Organisasi termasuk NGO merupakan alat untuk mencapai tujuan, sayangnya alat ini dapat aus dan rusak sebelum tujuannya tercapai.

Disampaikan pada Workshop, Lokalatih & Rapat Anggota Tahunan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Bogor, 24 - 27 Mei 2010

 

Oleh, Wahono (Knowledge Management, KRKP)

 

Partner SETARA

 

 

 

Yayasan SETARA Jambi

Vila Bukit Mayang Komplek Kehutanan Blok F No 13

Kelurahan Mayang Mengurai Kecamatan Alam Barajo

Jambi-36126 0741-5911449

 

Pengunjung SETARA