Copyright 2017 - Custom text here

Tanpa Disertai Dengan Kebijakan Dan Upaya Preventif Untuk Melindungi Lahan Pertanian Dan Menghargai Produksi Petani Lokal

 

Pertanian local berpotensi tapi tak berdaya

“Semoga Hari Pangan Se-Dunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober ini mampu memberikan inspirasi kepada kita semua untuk mengupayakan kedaulatan pangan yang berbasis pada potensi local”.

Propinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang masih diyakini oleh penduduknya sebagai daerah yang kaya raya akan sumber daya alam, tanah yang luas terbentang merupakan salah satu parameternya, akan tetapi pada kenyataannya alam yang kaya raya tidak mampu mempoduksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Saat ini pemerintah daerah harus memasok bahan pangan dari daerah lain bahkan Negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sejak tahun 2009 produksi local hanya mampu memasok beras 350 ton/tahun atau hanya 11,7 persen dari kebutuhan minimal, untuk memenuhi stok persediaan beras daerah beras didatangkan dari Sumbar, Sumsel, Jawa Tengah, Jawa Timur bahkan dari Thailand. tentu kenyataan ini  merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan luasnya potensi pertanian yang ada disekitar kita. konpleksnya persoalan yang dihadapi oleh petani, mulai dari cuaca ekstrim, keterbatasan sarana-prasarana hingga tidak adanya jaminan kestabilan harga jual mengakibatkan terus meningkatnya jumlah sawah yang ditinggalkan oleh petani, bahkan sebagian diantaranya telah berubah menjadi kebun kelapa sawit. Menurut catatan Yayasan Setara pada tahun 2009 dari 155.802 Ha sawah, 21.521 Ha tidak digarap (sawah tinggal), namun dalam dua tahun terakhir diprediksi sawah tinggal meningkat jumlahnya hingga  100  persen, dan 27 persen diantaranya telah beralihfungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.  Sebagian besar masyarakat hanya melihat tanaman kelapa sawit dan padi dari perspektif ekonomi, kelapa sawit dinilai jauh lebih menguntungkan, lebih mampu beradapbatasi dengan perubahan iklim dan jauh lebih mendapatkan kepastian harga dibadingkan dengan tanaman padi dan tanaman pangan lainnya. Paradigma ini menafikkan sisi Lingkungan dan sosial budaya sektor pertanian tanaman pangan, keanekaragaman hayati yang menciptakan keseimbangan alam, mempertahanakan humus dan unsur hara tanah, nilai sosial dan gotong royong dan yang terpenting adalah jaminan terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, aman dan berkelanjutan bagi masyarakat yang bersumber dari produksi lokal.   

 

Perlunya kebijakan khusus dan tindakan serius

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya pada sektor pertanian tanaman pangan seperti bantuan dana bergulir, subsidi bibit dan pupuk serta bantuan sarana-prasana meski dibeberapa tempat masih ada yang kurang tepat sasaran dan belum tepat guna. Salah satu yang harus diupayakan adalah peningkatan partisipasi petani dan penguatan kelembagaan kelompok petani, harapannya kedepan petani dapat dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan terutama terhadap rencana-rencana pembangunan sarana-prasarana dan pemberian bantuan apapun agar bantuan-bantuan tersebut menjadi efektif karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Selain hal di atas Pemerintah Daerah juga tentu harus mengupayakan kebijakan dan program yang tidak hanya sekedar mereplikasi program-program nasional, akan tetapi sebaiknya juga memperhatikan kondisi, kebutuhan dan hal-hal yang sifatnya locallistik.

Semakin meluasnya phenomena alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perkebunan kelapa sawit, dan meningkatknya jumlah sawah tinggal di hampir semua kabupaten merupakan sebuah ancaman serius akan semakin menurunnya bahkan hilangnya areal-areal pertanian tanaman pangan. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perkebunan kelapa sawit adalah satu factor yang mempengaruhi menurunnya luas pertanian tanaman pangan, berdasarkan temuan lapangan Yayasan Setara dan hasil diskusi dengan beberapa kelompok tani di banyak tempat menunjukkan telah terjadinya proses jual beli lahan (sawah tinggal dan lahan potensi pangan) dari pihak masyarakat kepada perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan beberapa areal sawah yang masih digarap pun akan terancam mengalami kekeringan karena pembangunan kebun kelapa sawit oleh perusahaan di sekitar hamparan persawahan masyarakat. Hal ini berindikasi bahwa terbit perizinan perkebunan kelapa sawit di areal-areal pertanian yang patutnya dilindungi. Artinya untuk titik awal pencapaian swasembada pemerintah harus melakukan inpentarisis lahan pertanian agar diketahui secara pasti luas dan lokasi lahan pertanian aktif, sawah tinggal dan lahan potensi. Dan tentu tak kalah penting dibutuhkan Peraturan Daerah yang mengatur perlindungan lahan pertanian secara khusus, sangat dibutuhkan tindakan preventif pencegahan alih fungsi lahan pertanian baik secara swadaya maupun oleh pihak perusahaan melalui proses jual-beli lahan. Demikian halnya dalam RTRW 2010-2030 harus mengakomodir lahan pertanian pangan secara ekplisit sebagaimana sektor kehutanan dll.  Salah satu kebijakan yang dapat menjadi acuan adalah telah terbit PP No. 1 Tentang Penetapan dan Alihfungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan. Sembari berfikir untuk bertindak bagaimana mengupayakan subsidi harga untuk produksi petani local. Semua upaya perbaikan ini bisa terbangun atas dasar kemauan politik, mengutip apa yang dikatakan oleh Olivier de Schutter (2011) bahwa “Kelaparan, rawan pangan lebih sebagai persoalan politik ketimbang masalah pertanian, sumber utama kelaparan bukan kelangkaan melainkan kebijakan. Bencana kelaparan bukanlah takdir yang tak dapat dielakkan, melainkan bergantung bagaimana pemimpin politik mengatasi skandal itu”. (kompas, Jum’at, 14 Oktober 2011).   

Nurbaya Zulhakim: Devisi Kampanye Publik & Lobby Kebijakan Yayasan SETARA

 

Partner SETARA

 

 

 

Yayasan SETARA Jambi

Vila Bukit Mayang Komplek Kehutanan Blok F No 13

Kelurahan Mayang Mengurai Kecamatan Alam Barajo

Jambi-36126 0741-5911449

 

Pengunjung SETARA