yang bertujuan mempererat silaturahmi dan meningkatkan ukhuwah islamiyah yang diadakan di Bumi Pasundan Broni - Jambi.

Keluarga Besar SETARA Mengucapkan Selamat HUT RI Yang Ke 65

Saat ini serangkaian persoalan di atas tidak hanya terjadi di Propinsi Jambi tapi juga di daerah lain di Sumatera bahkan Pulau Jawa. Sementara kebutuhan konsumen akan bahan-bahan pokok pangan dan hortikulura/sayuran selama ini tidak terpenuhi dari hasil produksi pertanian lokal melainkan sebagian besar bergantung pada pasokan daerah lainnya, seperti Sumatera Barat dan Lampung. Tentu kita sudah sangat familiar dengan beras merk Belido, Rambutan, King dll. Kesemuanya itu berasal dari propinsi tetangga, demikian juga dengan sayuran berupa kentang, tomat, kol dan cabe, sebagian besar didatangkan dari Sumatera Barat.

Pada sisi lain, kebijakan pemerintah hanya memproiritaskan target pencapaian ketahanan pangan nasional, dimana maksundya adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (UU No. 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan). Definisi ini diartikan bawha sepanjang masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangannya tidak musti dengan memproduksinya sendiri, atau darimanapun bahan pangan itu didatangkan, maka masyarakat tersebut sudah dikategorikan level ketahanan pangan. Nah jika ini acuannya, maka upaya pemerintah daerah selama ini dalam mengatur ketersediaan bahan pangan dengan cara memasok dari daerah lain sudah tepat. Dan tidak menjadi persoalan jika pemerintah daerah belum berupaya optimal untuk mengenjot produksi pertanian lokal agar mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jambi.

Kita boleh saja lega karena selama ini kebutuhan konsumsi pangan masih dapat terpenuhi, meski dengan harga tinggi, sebagian konsumen mengatakan ”masih mending barang yang mau dibeli ada, kalaupun tak bisa beli banyak secukupnya saja jadilah, dari pada barang yang mau dibeli tidak ada”. Inilah yang selalu dimanfaatkan para spekulan, dan petani sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari meroketnya harga kebutuhan pokok tersebut (Jambi Ekspres 8 Juli 2010). Artinya masyarakat masih bisa bertahan dan bersabar dengan kondisi seperti saat ini, akan tetapi siapa yang bisa menjamin krisis pangan atau krisis produksi pertanian tidak kan terjadi pada daerah-daerah lain yang selama ini diandalkan untuk memasok kebutuhan pangan masyarakat Jambi. siapa yang bisa pastikan bahwa tidak akan terjadi bencana misalkan gempa atau banjir yang tiba-tiba memutuskan jalur transportasi sehingga menghambat masuknya pasokan bahan pangan? Tentu kemungkinan-kemungkinan ini harus segera diantisipasi sedini mungkin, saatnya pemerintah dan masyarakat berfikir dan bertindak bijak untuk bersama mewujudkan kemandirian pangan lokal, dimana produksi pertanian lokal mampu menjamin terpenuhinya konsumsi kebutuhan pangan masyarakat, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. Ya memang bukan hal mudah untuk mewujudkannya, akan tetapi kita tidak akan beranjak dari persoalan yang ada, bahkan akan terancam krisis dan rentan pangan jika tidak segara mengupayakan perbaikan sistem pengembangan pertanian. Dengan mentargetkan kemandirian pangan di Propinsi Jambi harapannya mampu menciptkan inovasi dan kreavitas dalam mengatasi persoalan-persoalan pertanian seperti : tidak maksimalnya sistem perairan sawah, bibit unggul yang tidak mampu beradabtasi dengan anomali cuaca, banjir dan kemarau, rendahnya daya jual bagi produksi pertanian lokal dll. Jika serangkaian persoalan tesebut dapat teratasi maka produksi pertani lokal meningkat dan pasar tersedia, dengan demikian akan secara otomatis memotivasi petani untuk mempertahankan dan mengembangkan lahan pertaniannya. Dengan ini diharapkan kita mampu terhindar dari ancaman kerentanan pangan sebagaimana yang dirpediksikan. (Kompas, 19 Juli 2010).

Nurbaya Zulhakim

Devisi Pendidikan Publik dan Lobby Kebijakan – Yayasan SETARA

baya@setarajambi.org

Lembar publikasi ini lahir dari sebuah catatan-catatan Kecil namun penting yang ditemukan pada proses studi lapangan tentang dampak-dampak projek biofuel di Sumatera, dengan wilayah studi meliputi Propinsi Jambi dengan konsentrasi studi di Kabupaten Batanghari, propinsi Riau dengan konsentrasi di Kabupaten Siak, dan Sumatera Selatan. Begitu banyak peristiwa dan data-data yang ditemukan pada proses studi lapangan ini. Misalnya saja temuan mengejutkan tentang kondisi sesungguhnya yang terjadi dilapangan, bahwa proyek biofeul yang banyak menjanjikan segala bentuk kesejahteraan bagi rakyat, jawaban terhadap perubahan iklim, krisis energy, dan kemiskinan justru yang terjadi adalah lahirnya konfl ik baru, kemiskinan dan hilangnya bahan pangan bagi rakyat, situasi ini yang kemudian mendorong Yayasan SETARA dengan bantuan jaringan Sumatera seperti Perkumpulan Elang di Riau, dan Walhi Sumatera Selatan, menerbitkan lembar publikasi sederhana yang diambil dari cuplikan laporan studi di proyek Biofuel di Sumater. [ download lengkap, klik ini (pdf) ]

Pihak industri kelapa sawit adalah pihak yang paling gembira saat ini, betapa tidak kelapa sawit yang selama ini dianggap sebagai salah satu biang masalah lingkungan dan konflik social sebentar lagi akan berbalik menjadi salah satu jawaban bagi semakin menurunya kualitas dan kuantitas hutan. Kegembiraan seolah berlipat ketika beberapa waktu lalu, kelapa sawit juga didaulat menjadi salah satu jawaban bagi krisis energi dan pemanasan global.

Kelapa sawit bukan hutan

Beberapa definisi hutan yang lazim digunakan Hutan ialah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang disominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU RI No. 41 tahun 1999). Hutan adalah lapangan yang ditumbuhi pepohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya atau ekosistem (Kadri, dkk 1992). Hutan adalah masyarakat tetumbuhan yang dikuasai atau didominasi oleh pohon-pohon dan mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan di luar hutan (Soerianegara, dkk 1982). Hutan adalah masyarakat tetumbuhan dan binatang yang hidup dalam lapisan dan permukaan tanah dan terletak pada suatu kawasan, serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan yang dinamis.

Hutan bukan untuk kebun sawit
Rencana memasukkan kebun sawit menjadi bagian dari kawasan hutan jelas akan memicu kontroversi banyak pihak, bayangkan dengan situasi carut marutnya tata ruang dari tingkat kabupaten hingga propinsi, dengan kondisi pebisnis minyak sawit yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi ketimbang sosial dan lingkungan, ditengah lemahnya penegakan hukum, tentu akan menambah beban panjang bagi keberlanjutan dan kesimbangan hutan itu sendiri. Belum lagi selesai pendiskusikan tentang maraknya pencaplokan lahan-lahan pangan lokal produktif milik masyarakat, kini ditambah lagi dengan rencana mendorong kebun sawit untuk mencaplok hutan-hutan alam dengan memasukkannya menjadi kawasan hutan.

Jika kita kembali pada situasi saat ini, dimana para pebisnis kelapa sawit semakin gerah dengan semakin gencarnya tekanan kepada mereka terkait dengan aktifitas perkebunan kelapa sawit, misalnya saja, adanya himbauan Forum RSPO kepada para perusahaan besar untuk menghentikan atau moratorium penanaman kebun sawit di Tesso Nilo, adanya tekanan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diharuskan untuk melakukan penilaian HCV/nilai konservasi tinggi sebelum beroperasi dalam satu kawasan, baik diluar kawasan hutan atau kawasan hutan, maka sudah jelas bahwa rencana untuk memasukkan kebun sawit menjadi kawasan hutan, adalah salah satu strategi untuk mempermudah dan melindungin investasi sektor kelapa sawit, dari kewajiban-kewajiban dan tekanan tersebut.

Strategi berlapis; ujungnya tetap eksploitasi demi kepentingan ekonomi

Ada beberapa pembacaan kritis, ketika rencana memasukkan kebun sawit menjadi kawasan hutan, yaitu :

1. strategi untuk mendapatkan pendanaan yang besar. Dengan luasan kawasan kehutanan yang berlipat dengan ditambahkannya kawasan perkebunan kelapa sawit, tentu ini menjadi ranah baru bagi penggalian bantuan sebesar-besarnya baik dari anggaran negara maupun dari bantuan dan pinjaman luar negeri.

2. cara halus untuk mendorong masuknya perkebunan kelapa sawit sebagai areal yang akan mendapatkan kompensasi perdagangan karbon.

3. strategi untuk memutihkan pelanggaran terhadap UU kehutanan no. 41 tahun 1999, dimana banyak sekali perkebunan kelapa sawit sawit yang masuk dalam areal dan kawasan hutan. Misalnya saja ada 15.000 Ha perkebunan kelapa sawit masuk kedalam areal hutan Leuser, dan juga perkebunan kelapa sawit didalam areal Tesso Nilo, perkebunan kelapa sawit di Zona Penyangga TN Kerinsi Seblat Jambi.

4. strategi mengundang investasi sektor kelapa sawit, karena dengan memasukkan kebun sawit sebagai tanaman kehutanan, maka artinya boleh menanam kebun sawit di kawasan hutan. Artinya sebelum menanam sawit pengusaha sudah mendapat keuntungan dari penebangan kayu dikawasan tersebut.

Tak ada yang berubah pada petinggi negeri ini, komitment terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan alam, komitment terhadap pengurangan emisi ternyata hanya sebuah jargon semata.

Rukaiyah Rofiq
Direktur yayasan SETARA Jambi
uki@setarajambi.org

Propinsi Jambi memang terkenal dengan pengembangan sektor perkebunannya , terutama perkebunan tanaman karet yang merupakan warisan turun temurun yang mulai dikembangkan sejak Jambi ini ada , hampir semua masyarakat pedesaaan yang tersebar di semua kabupaten mengembangkan tanaman karet (Kecuali Kab. Tanjabbar dan Tanjabtim), Demikian juga halnya dengan budidaya tanaman pangan, merupakan warisan budaya turun temurun yang dikembangkan beriringan dengan tanaman karet, masyakat pedesaan menjadikan karet sebagai sandaran hidup untuk mencukupi kebutuhan sandang, pakaian dan lauk pauk. Sementara padi, jagung dan sayur-sayuran merupakan makanan pokoknya.

Umumnya masyarakat mengembangkan tanaman padi dengan membuka sawah (lahan Basah) dan umoh (lahan kering), juga ladang yang biasa ditanami dengan tanaman sayur - mayur yang dilakukan di dalam per kampungan, sementara karet biasa dikembangkan di tempat yang agak jauh dari perkampungan, tempat ini biasa disebut talang. Masyarakat pedesaan sejak lama memenuhi kebutuhan pangannya dari produ ksi sawah atau umoh mereka sendiri. secara arif mengelolah tanaman padi dan karet secara berimbang, sehingga tidak terfikirkan untuk memilih salah satu diantaranya. Seluas apapun lahan yang mereka punya, selalu menyisihkan lahan yang diperuntukkan khusus untuk tanaman padi. Ringkasnya, budidaya pangan sejak awal memang merupakan sandaran untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok, bukan sebagai nilai tukar untuk kebutuhan lainnya.

Demikian juga halnya dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkembang seiring dengan program transmingrasi yang masuk di Jambi sejak tahun 1984, konsep pemerintah pun tepat dengan mengklas ifikasi lahan menjadi 3 bagian yang diberikan kepada masing-masing keluarga peserta transmigran , Lahan Usaha 1/ LU1 (1 Ha) yang diperuntukkan sebagai lahan untuk tanaman pangan dan palawija, Lahan Usa ha 2 (2 Ha) untuk tanaman keras/perkebunan dan LP (1/4 Ha) untuk lahan tempat tinggal dan pekarangan. Lima tahun yang lalu hamparan tanaman pangan (padi dan jagung) masih berimbang dengan tanaman perkebunan karet dan sawit, akan tetapi saat i ni berbeda jauh, tidak ada lagi hamparan sawah yang luas, terutama di wilayah -wilayah transmigrasi, jangankan LU 1 (lahan 1 Ha untuk tanaman pangan), lahan pekaranganpun telah disulap menjadi kebun kelapa sawit. Demikian juga halnya di kampung -kampung pedusunan, ada banyak lahan sawah yang telah beralihfungsi menjadi tanaman kelapa sawit, hal ini bisa kita lihat disepanjang jalan Kecamatan Kumpeh Ilir Kab. Muara Jambi, Beberapa desa Di kec. Batin XXIV dan Kec. Pemayung, yang terparah adalah alih fungsi lahan pangan menjadi perkebunan kelapa sawit terjadi di 3 Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga seluas 15.701 Ha, alih fungsi ini terjadi hanya dalam satu tahun yakni dari 2008-2009. (JE, 15 Januari 2010).

Meningkatnya harga kelapa sawit, dan semakin komplek snya persoalan dalam budidaya tanaman pangan baik mengenai tekhnis, bibit, irigasi maupun faktor alam seperti tidak menentunya iklim menjadi alasan bagi banyak petani sehingga menggantinya dengan tanaman kelapa sawit, yang dinilai jauh lebih menguntungkan dan lebih kuat beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. “Nanam padi kadang dak balek modal, mano lagi harus ditunggu terus karena diserang hama, kalau sawit modal awalnyo be yang besak, habis tu bisa ditinggal, diupahkan galo, tigo tahun setelah itu tin ggal metik hasil be, kami ganti sawah kami jadi sawit karena sawit lebih menguntungkan, jugo tahan keno banjir dan kemarau”. Ungkap pak Saimin, petani di Desa Karmio Kec. Bathin XXIV Kab. Batang Hari.

Banyaknya izin-izin perusahaan perkebunan sawit pun menjadi salah satu pemicu meningkatnya jumlah alih fungsi lahan pangan secara signifikan, baik yang membuka areal perkebunan dengan cara membangun kemitraan ataupun dengan cara membeli lahan dari masyarakat setempat dimana izin lokasi tersebut dikeluarkan, kalau kemampuan membangun kebun bagi masyarakat atau petani berkisar 1 sampai 10 Ha akan berbeda jauh dengan perusahaan yang mempunyai target pembangunan kebun mulai dari raturan hingga ribuan Ha. Terbatasnya ketersediaan lahan tentu akan mengancam tercap loknya lahan-lahan pangan potensial. Seperti yang terjadi dibeberapa desa di Kec. Bathin XXIV, melalui pemerintahan desa setempat pihak perusahaan perkebunan sawit membeli lahan pangan potensial milik masyarakat hingga seluas 200 Ha, dan membangun skema kemitraan pada lahan-lahan pangan potensial milik masyarakat hingga mencapai 3000 Ha. (hasil investigasi Tim SETARA -AMPHAL Januari 2010). Tanpa ada penanganan serius terhadap kondisi ini, maka bukan hal yang mustahil bahwa tanaman padi atau mandiri pangan akan hanya tinggal cerita dongeng belaka. Tentu ancaman kelaparan pun tidak kan terelakkan, ketika tiba -tiba harga sawit anjlok, kemampuan daya beli menurun. Saat ini kita bisa berdalih bahwa Propinsi Jambi ada pada jalur strategis dalam mengakses beras da n tanaman pangan lainnya dari berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan , akan tapi siapa yang bisa memastikan untuk tidak terjadi bencana alam, jalan putus dll. Karena untuk mengantisipasi semua kemingkinan -kemungkinan buruk tersebutlah sehingga semua kita harus berfikir bagaimana menciptakan keseimbangan dalam pemgembangan sektor perkebunan dan pertanian.

Petani kelapa sawit mandiri adalah rantai yang diletakkan paling bawah, padahal keberadaannya tak bisa diremehkan. Didunia, CPO dari petani sawit mandiri juga turut diperdagangkan bersama dengan produk dari perusahaa-perusahaan besar dan produk dari petani plasma. Di propinsi Jambi misalnya, petani mandiri menguasai hampir 27% dari total luas perkebunan  kelapa sawit sawit yang mencapai 480.000 Ha ditahun 2009.

Sertifikasi RSPO dan petani mandiri
Forum RSPO adalah forum international yang dibangun atas dasar kepentingan pasar untuk tidak menyerap minyak sawit yang diproduksi secara tidak berkelanjutan, dan atas dasar mendorong dan mempromosikan penggunaan minyak sawit yang dihasilkan dari aktifitas yang berkelanjutan baik secara lingkungan, social dan economi. RSPO telah melalui 7 kali putaran diskusi, dan pada putaran ke 6 forum ini akhirnya telah menyelesaikan mandate pentingnya yaitu membangun P&C RSPO generic yang nantinya akan menjadi acuan bagi pembentukan P&C untuk perusahaan, petani skema dan petani mandiri atau swadaya.

Banyak pihak menyatakan bahwa sertifikasi RSPO adalah sertifikasi yang memiliki standar tinggi, sehingga banyak pihak mengeluh, terutama anggota RSPO yang tentu memiliki kewajiban tidak hanya mempromosikan minyak sawit berkelanjutan, tapi juga turut mendorong produksi minyak sawit dari aktifitas yang lestari secara lingkungan dan sosial. Inilah yang menyebabkan masih minimnya minat para pegiat minyak sawit untuk memperoleh sertifikat RSPO. Bagaimana pula dengan petani mandiri? Petani mandiri adalah petani yang mengusahakan kebun sejak dari proses pembibitan, perawatan hingga pemanenan dilakukan secara mandiri, tanpa bantuan dari pihak lain, baik dari perusahaan dan bahkan dari pihak pemerintah. Jika dibandingkan dengan perusahaan, tentu tak heran jika sertifikasi RSPO untuk petani mandiri pun dianggap hanya mimpi belaka. Namun tak ada yang tak mungkin, sangat tidak mustahil jika petani mandiri yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan bisa menjadi salah satu pihak yang ikut andil dalam mempromosikan minyak sawit berkelanjutan. INA-SWG yang diberi mandat untuk merumuskan interpretasi nasional P&C RSPO beberapa waktu lalu telah mengumumkan draft I P&C RSPO untuk petani mandiri. Tak ingin terlambat, beberapa petani mandiri dari 5 kabupaten di propinsi Jambi dengan asistensi dari Yayasan SETARA Jambi dan berkerja sama dengan INA-SWG dan Dinas Perkebunan Propinsi Jambi, memulai melakukan konsultasi atas draft tersebut pada tgl 25-26 Januari 2010 lalu.

Konsultasi atas draft P&C tersebut dimaksudkan agar P&C yang diperuntukkan bagi petani mandiri tidaklah menjadi penghalang bagi petani mandiri untuk terlibat sebagai pihak yang turut mempromosikan minyak sawit berkelanjutan, tentu dengan semua karakteristik petani saat ini. Pada konsultasi publik tersebut yang juga dihadiri oleh ketua INA-SWG, benyak sekali mendapatkan input, tapi yang terpenting adalah adanya komitment para pihak terutama pemerintah propinsi dan kabupaten di propinsi Jambi untuk terlibat dalam mendorong minyak sawit berkelanjutan melalui pemberdayaan petani mandiri dan pembukaan akses informasi dan akses modal. Karena masalah mendasar di petani mandiri adalah akses, dan kelembagaan. Banyak pihak optimis terutama petani mandiri, bahwa mereka bisa jadi pihak terdepan dalam mempromosikan minyak sawit berkelanjutan, jika akses dan kelembagaan telah dijawab. Karena menurut petani mandiri P&C RSPO adalah sertifikasi agar petani mandiri menjadi lebih sejahtera dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Ini tentu menjadi catatan penting, dimana pada satu sisi PT Smart adalah aggota RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) yang tentu tidak saja berkewajiban mengkampanyekan tentang penggunaan minyak sawit berkelanjutan secara sosial dan lingkungan, tapi juga harus turut terlibat dalam memproduksi minyak sawit yang berkelanjutan dengan mematuhi standar lingkungan yang tertuang dalam Prinsip dan Kriteria minyak sawit berkelanjutan. Kejadian ini juga tentu mencoreng nama baik PT Smart, dimana disaat PT Smart sedang merealise komitment mereka secara terulis lewat “Announcement of SMART Tbk`s Commitment toward environmentally sustainable production of Palm Oil” yang direlease pada tanggal 04 Februari 2010 lalu, pada sisi yang lain, anak perusahaannya yaitu PT Kresna Duta Agroindo justru telah mencemari sungai di desa Jelatang di Merangin, yang tidak saja mengancam ekosistem tapi juga mengancam sumber-sumber penghidupan masyarakat setempat.

]]> http://setarajambi.org/?feed=rss2&p=189 http://setarajambi.org/?p=188 http://setarajambi.org/?p=188#comments Fri, 18 Dec 2009 10:57:11 +0000 admin http://setarajambi.org/?p=188

16 November 2009