Ditulis oleh : Rukaiyah Rofiq[2]

Ketika RSPO menjadi satu harapan

Forum RSPO dengan mulus mampu melahirkan standar-standar yang harus dipatuhi oleh anggotanya, tapi tidak semulus implementasinya dilapangan. Konflik sosial dan persoalan lingkungan sedikit banyak telah mengganggu proses implementasi standar-standar tersebut. Sehingga kemudian banyak pihak terutama organisasi masyarakat sipil memakai instrumen ini agar pihak perusahaan yang masuk dalam anggota forum RSPO bisa segera melakukan negoisasi-negoisasi yang adil dan transparan dengan mengedepankan prinsip Free Prior and Imformed Consent/FPIC dengan masyarakat yang selama ini terkena dampak lansung dan tidak lansung oleh aktifitas perkebunan dan industri kelapa sawit. Dibeberapa daerah kemudian terlihat sedikit efektif, indikator yang dilihat adalah, jika selama ini tidak terjadi negoisasi yang baik antara pihak perusahaan dengan masyarakat, tapi dengan desakan pasar akan minyak sawit yang dihasilkan dari praktek-praktek terbaik, negoisasi kemudian terbuka lebar walau belum bisa dinyatakan berhasil menjawab persoalan hilangnya hak adat dan hak ulayat masyarakat.

Jika satu sisi, RSPO menjadi harapan bagi petani dan masyarakat lokal untuk mendorong praktek terbaik dalam menghasilkan minyak sawit, sisi lain RSPO juga membuka harapan baru bagi petani kelapa sawit yang mengolah kebunnya secara mandiri, dimana ruangnya adalah petani bisa kemudian menggunakan P&C sebagai jalan untuk memperbaiki produktifitas kebunnya agar hasilnya bisa menyamai produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Ada masalah terkait dengan produktifitas, memang P&C RSPO untuk petani mandiri tidak menjangkau hal-hal yang dialami petani kelapa sawit saat ini, dimana harga pupuk (input) untuk kebun petani tidak bisa didapat dengan harga yang terjangkau dan bahkan dalam banyak tempat tak jarang petani kelapa sawit tidak memupuk kebunnya karena pupuk langka dipasaran. Tapi sertifikasi RSPO dalam konteks lebih luas, memberikan ruang bagi petani kelapa sawit mandiri untuk memperbaiki posisi tawar mereka melalui pencatatan dan pendokumentasian yang baik melalui sistem sertifikasi RSPO. Karena secara sederhana, P&C RSPO untuk petani kelapa sawit mandiri bisa diartikan sebagai proses pencatatan dan pendokumentasian secara menyeluruh atas kebun petani mandiri. (more…)

…

Ditulis oleh : Rian Hidayat

Staf divisi Kampanye SETARA

Sertifikasi RSPO bagi perusahaan; mendorong upaya resolusi konflik

Sejak awal kemunculannya, Forum Round Table Sustainable Palm Oil (RSPO) menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat sipil baik di dalam maupun diluar negeri. Bagi yang menolak, RSPO dianggap hanya sebagai sebuah bentuk “green-washing” agro industri, (atau membuat imej mereka seakan-akan pro-lingkungan) sebagai  respon terhadap semua publisitas negatif yang mereka terima selama ini akibat krisis  pangan dan juga terhadap kian luasnya oposisi sosial dan politik terhadap rencana  perluasan model produksi agrofuel saat ini.  Akan tetapi, RSPO yang merupakan inisiatif dari bisnis telah hadir dan sudah menyelenggarakan Round Table nya yang keenam di Bali pada November 2008 lalu. RSPO juga telah melahirkan beberapa Prinsip dan Kriteria (P dan K) yang tidak hanya diperuntukan bagi perusahaan, tapi juga untuk petani kelapa sawit. Artinya,walaupun RSPO bersifat voluntary tapi mempunyai kedudukan yang tidak bisa dianggap sebelah mata dan dikesampingkan. Memang selalu ada kecurigaan ketika kita berhadapan dengan kepentingan perusahaan. Tetapi, tuntutan pasar dan persaingan bisnis dalam skala global yang menginginkan produk CPO yang bersih dari konflik sosial dan lingkungan memaksa mereka untuk tidak mengesampingkan problematika yang selama ini ada di dalam praktek pembangunan perkebunan kelapa sawit. Dengan kata lain, mengapa kita tidak melihat fenomena ini sebagai sebuah peluang dan upaya bagi kita (walaupun kecil) untuk mendesak pelaku bisnis di perkebunan kelapa sawit untuk memperhatikan seluruh problematika yang pernah mereka lahirkan. (more…)

……………………………………..

Massifnya konflik yang terjadi dalam sejarah pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia seakan-akan menjadi hal yang lumrah, termasuk juga di Propinsi Jambi. Pembangunan perkebunan besar kelapa sawit Jambi yang pada awalnya dimulai oleh PTPN VI kini telah menjamur menjadi puluhan perusahaan perkebunan besar kelapa sawit dan selalu saja ada cerita tentang konflik yang terjadi, mulai dari persoalan tanah, kemitraan, HGU, limbah dan kehidupan buruh di perusahaan perkebunan tersebut. Dari data yang berhasil di update oleh Yayasan Setara Jambi, sepanjang tahun 2001-2008 terdapat 99 konflik dengan berbagai variannya (konflik kemitraan, tanah, HGU, limbah dan buruh). Dari kesemua varian konflik tersebut, konflik persoalan tanah mencatat rekor tertinggi dari semua konflik yang ada (lihat grafik).

Sumber : Riset Lapangan SETARA dan media

(more…)

Membaca peluang dan ancaman bagi petani kelapa sawit di propinsi Jambi

Oleh : Yayasan SETARA Jambi

Setelah melewati perjalanan cukup panjang, forum Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) harusnya bernafas lega, ketika telah mampu melahirkan standar minyak sawit berkelanjutan yang harapannya bias menjadi acuan bagi seluruh pelaku dalam rantai minyak sawit. Tak hanya perusahaan yang mestinya mendukung minyak sawit berkelanjutan dalam prakteknya, tapi juga petani kecil kelapa sawit sebagai suply bahan baku mestinya juga menjadi bagian dari rantai sertifikasi RSPO untuk membuat dukungan bagi minyak sawit berkelanjutan menjadi lebih sempurna.

Beberapa persoalan kemudian muncul, bahwa petani kecil adalah kelompok yang sangat tidak bisa disandingkan dengan perusahaan/mill. Satu hal yang harus diingat bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki organisasi yang kuat, sumber dana yang besar, dukungan kebijakan yang berpihak, akses yang luas. Bahkan hingga informasi sertifikasi RSPO, pihak perusahaan adalah pihak yang paling siap untuk melangkah ketahap itu. Sementara petani kecil, yang tidak saja memiliki keterbatasan dana, akses yang sedikit, juga organisasi petani kecil yang sangat lemah. Juga informasi tentang sertifikasi RSPO yang dikhususkan untuk petani tak banyak petani kecil yang memahaminya dengan baik. (more…)

…………………………

……………………………

Keterangan: Petani Sawit dari 4 Kabupaten yang Menjadi Peserta Seminar Sertifikasi RSPO Bagi Petani Kelapa Sawit yang di adakan pada tanggal 13 Januari 2009 di Hotel tepian Ratu Jambi

Keterangan: Pembicara Seminar Sertifikasi RSPO Bagi Petani Kelapa Sawit- Dari Kanan ke Kiri ” AW Surambo(Sawit Watch), Desi Kusuma Dewi(Perwakilan RSPO di-Jakarta), Asril Darussamin(Ketua Indonesia-Smallhorder Working Group), Emil Kleiden(Forest People Program)